Setelah hampir empat tahun pembangunan sejak 2008, program Pendidikan dan Pengembangan Usia Dini (PPAUD) di Kabupaten Aceh Tengah memasuki tahap evaluasi lebih lanjut dalam sebuah lokakarya yang diadakan di Hotel Grand Penemas pada hari Selasa (2/10) malam .

Program PPAUD hadir melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional ketika itu, dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang tertuang dalam suatu nota kesepakatan pada tahun 2006 lalu, dengan tujuan memberi dukungan terhadap penguatan kebijakan Pemkab Aceh Tengah dalam program PAUD, khususnya bagi anak didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

“Melalui kesepahaman tersebut, diharapkan akan hadir suatu kebijakan lanjutan dalam pengelolaan program pendidikan PAUD secara lebih terintegrasi di Kabupaten Aceh Tengah”, ungkap Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Taufik, MM, ketika ditanya kontribusi program terhadap kebijakan pendidikan anak usia dini di daerah tersebut.

Taufik yang hadir mewakili Pj. Bupati Aceh Tengah mengatakan, hanya dua kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapat bantuan program pendidikan PAUD, “selain Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara mendapat bantuan yang sama”, ujarnya yang menilai realitas tersebut patut untuk disyukuri.

Namun, Taufik menambahkan, program ini akan berakhir pada tahun 2013 mendatang, dan sesuai nota kesepakatan, Pemkab Aceh Tengah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kesinambungan program, menurutnya inilah yang mendasari perlu dilakukan evaluasi program untuk menentukan langkah-langkah strategis kedepan“Kondisi pasca berakhirnya program, patut kita cermati bersama, jangan sampai setelah tidak adanya bantuan dari pemerintah pusat, maka berakhirlah proses pendidikan yang terjadi pada paud binaan selama ini, kami menegaskan hal tersebut jangan sampai terjadi”, tegasnya

Kedepan Taufik menekankan perlunya secara konsisten dan berkelanjutan untuk memasukkan program pendidikan paud dalam rencana strategis dan arah kebijakan yang jelas serta terukur, sehingga dapat dilihat progres yang lebih baik dalam pengelolaan PAUD dimasa mendatang.

Disamping itu, eksistensi PAUD menurut Taufik juga harus didukung dengan regulasi yang diperlukan untuk mengawal dan menjamin program PAUD agar dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional, untuk itu Taufik mengharapkan dukungan dari unsur DPRK Aceh Tengah untuk mewujudkannya. “Melalui Workshop yang akan dilaksanakan, kami meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menaruh perhatian yang besar dan melakukan langkah-langkah terintegrasi terhadap masalah ini, agar paud-paud yang telah dibina dapat terus menjaga eksistensinya”, pungkas Taufik.

Terkait dengan keberadaan program PPAUD di Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah, Drs. Nasaruddin menuturkan telah banyak manfaat yang dapat dirasakan oelh masyarakat, pasca bergulirnya program pendidikan PAUD sejak tahun 2008 lalu, paling tidak saat ini, selain 120 lembaga PAUD yang masuk dalam program, menurutnya sudah terdapat 51 PAUD swadaya yang murni berasal dari masyarakat, hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, mengalami tren yang positif.

 “Jumlah PAUD di daerah kita masih jauh dari kondisi ideal, karena paling tidak, dalam satu kampung harus terdapat satu PAUD, yang diharapkan dapat menampung anak-anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan pra sekolah, sehingga “usia emas” seorang anak dapat dimanfaatkan secara baik dan tidak berakhir sia-sia”, jelasnya.

Workshop Program PPAUD berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 2 hingga 4 oktober 2012 mendatang, dan seperti yang disampaikan Panitia Penyelenggara, Drs. Husna, MPd, kegiatan tersebut diikuti oleh 125 peserta dari berbagai unit kerja, dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari unsure DPRK, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh Tengah.

 “Melalui workshop diharapkan terjadi evaluasi menyeluruh terkait program PPAUD selama ini terutama berkenaan dengan capaian program, integrasi lintas sektor, hingga rekomendasi tentang keberlanjutan program kedepan”, jelasnya